PFCBILAL-Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menegaskan bahwa pemerintah akan turut bertanggung jawab dalam penyelesaian tunggakan gaji pemain.
Hingga kini, dua pengelola liga yakni PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) dan PT Liga Indonesia (PT Liga) belum juga melunasi hutang klub terhadap pemain berupa gaji yang tertunggak. Awal tahun ini, PT Liga sudah bergerak mencicilnya namun kembali meminta keringanan kepada pemerintah untuk menyelesaikannya pada bulan Juni, dari kesepakatan awal akhir Maret.
“Saya selaku Menteri Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab atas pemuda dan olahraga di Indonesia, termasuk dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI 17 Maret, salah satunya penyatuan kompetisi sepak bola,” kata Roy Suryo usai menghadiri ‘Gerakan 1000 Wirausahawan Muda di Gunung Kidul’.
Selain masalah gaji, masalah lain yang muncul adalah keputusan KLB terkait penyatuan kompetisi di bawah LPIS dan PT Liga, yang rencananya dimulai musim depan. Penyatuan tersebut memakan korban klub-klub yang mengalami dualisme, terutama klub yang bermain di Liga Primer Indonesia (IPL) di bawah pengelolaan LPIS.
Misalnya untuk kasus Persebaya, PSSI memutuskan bahwa Persebaya yang sah dan berhak mengikuti kompetisi musim depan adalah Persebaya Surabaya dari Divisi Utama PT Liga. Mau tidak mau, Persebaya IPL harus gulung tikar karena tidak bisa mengikuti kompetisi musim depan, kecuali bersedia mendaftar sebagai anggota PSSI dan bermain di kasta terendah.
Roy mengungkapkan rencananya megundang sejumlah pihak terkait untuk membahas masalah ini, diantaranya adalah Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
“Pemerintah tidak mau terjun langsung mencampuri hasil KLB. Sebab, keputusan KLB konstitusional dan merupakan hasil yang sah dalam KLB,” katanya.
“Kami akan pertanyakan ke PSSI dan minta supaya klub-klub seperti Persebaya dan yang lainnya tolong jangan diabaikan. Kami berharap permasalahan yang sifatnya teknis semacam ini harus bisa diselesaikan oleh PSSI sendiri. Tidak selalu harus bergantung pada pemerintah,” katanya.
PFCBILAL-Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menegaskan bahwa pemerintah akan turut bertanggung jawab dalam penyelesaian tunggakan gaji pemain.
Hingga kini, dua pengelola liga yakni PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) dan PT Liga Indonesia (PT Liga) belum juga melunasi hutang klub terhadap pemain berupa gaji yang tertunggak. Awal tahun ini, PT Liga sudah bergerak mencicilnya namun kembali meminta keringanan kepada pemerintah untuk menyelesaikannya pada bulan Juni, dari kesepakatan awal akhir Maret.
“Saya selaku Menteri Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab atas pemuda dan olahraga di Indonesia, termasuk dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI 17 Maret, salah satunya penyatuan kompetisi sepak bola,” kata Roy Suryo usai menghadiri ‘Gerakan 1000 Wirausahawan Muda di Gunung Kidul’.
Selain masalah gaji, masalah lain yang muncul adalah keputusan KLB terkait penyatuan kompetisi di bawah LPIS dan PT Liga, yang rencananya dimulai musim depan. Penyatuan tersebut memakan korban klub-klub yang mengalami dualisme, terutama klub yang bermain di Liga Primer Indonesia (IPL) di bawah pengelolaan LPIS.
Misalnya untuk kasus Persebaya, PSSI memutuskan bahwa Persebaya yang sah dan berhak mengikuti kompetisi musim depan adalah Persebaya Surabaya dari Divisi Utama PT Liga. Mau tidak mau, Persebaya IPL harus gulung tikar karena tidak bisa mengikuti kompetisi musim depan, kecuali bersedia mendaftar sebagai anggota PSSI dan bermain di kasta terendah.
Roy mengungkapkan rencananya megundang sejumlah pihak terkait untuk membahas masalah ini, diantaranya adalah Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
“Pemerintah tidak mau terjun langsung mencampuri hasil KLB. Sebab, keputusan KLB konstitusional dan merupakan hasil yang sah dalam KLB,” katanya.
“Kami akan pertanyakan ke PSSI dan minta supaya klub-klub seperti Persebaya dan yang lainnya tolong jangan diabaikan. Kami berharap permasalahan yang sifatnya teknis semacam ini harus bisa diselesaikan oleh PSSI sendiri. Tidak selalu harus bergantung pada pemerintah,” katanya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar: