Effendi Simbolon Siap Giatkan Pelatihan dan Modal Kerja

Provinsi Sumatera Utara, dikenal memiliki potensi yang sangat besar jika dilihat dari letak geografis, kekayaan alam dalam berbagai bentuk dan kondisi iklim yang sangat mendukung. Dimana potensi ini akan memberikan arti yang besar apabila dikelola secara optimal sehingga dapat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Akan tetapi faktanya, Provinsi Sumatera Utara menghadapi beberapa permasalahan yang secara umum bersumber dari kurangnya keberpihakan, kemauan politik, profesionalisme dan keterbatasan ketrampilan dan pengelolaan potensi yang ada serta sikap dari stakeholder pembangunan yang kurang tanggap dan cepat dalam bertindak. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan yang tidak tertangani dengan baik. Pembangunan seolah berjalan tanpa arah dan hanya melayani para pemilik modal dan kekuasaan yang pada saat mengabaikan nasib kaum miskin dan daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan. Ketimpangan tidak saja terjadi antara masyarakat tetapi juga antar daerah di dalam propinsi ini, sebagai akibat dari kurangnya pemahaman perlunya sinergitas di dalam membangun propinsi ini. Setiap daerah berjalan sendiri dan pemerintah propinsi gagal menjadi pengarah dari gerak pembangunan di wilayah ini. Calon Gubernur Sumatera Utara, Effendi Muara Sakti Simbolon, melihat angka pengangguran terus meningkat, demikian juga kemiskinan dan jumlah desa miskin terus bertambah dari tahun ke tahun. Di saat daya beli masyarakat terus tergerus birokrasi justru disibukkan dengan upaya memperkaya diri. Terbukti dari tingginya angka korupsi di propinsi ini dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia. APBD bukannya digunakan untuk memperkuat daya saing, meningkatkan geliat ekonomi dan mensejaterahkan masyarakat tetapi memperkaya elit kekuasaan dan kroninya semata. "Inilah buah dari pembangunan tanpa visi, tanpa perencanaan yang jelas dan tiadanya kepemimpinan yang efektif dan berwibawa," seru effendi Simbolon, sesuai dengan rilis yang diterima Tribun, Kamis(7/2/2013) di Medan. Disamping itu, ujarnya, Propinsi Sumut masih sangat tergantung dari propinsi lain atau negara lain dalam memenuhi kebutuhannya. Pemerintah propinsi tidak memiliki rekam jejak yang jelas dalam membela para pengusaha dan pedagang kecil (UMKM). Kaum petani dan nelayan terus diabaikan, pasar-pasar tradisional lebih banyak yang stagnan. Hal-hal semacam ini memerlukan jalan keluar yang segera, inklusif dan mengakar. Pengangguran bukan perkara yang mudah, sambungnya, dan solusi yang bisa dilakukan untuk keluar dari situasi tersebut, jika pemangku kepentingan di Sumut berani melakukan terobosan dengan memberikan pelatihan dan modal kerja bagi pengangguran di Sumut. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dibanding dengan daerah lain yakni menekan angka pengangguran. Menurutnya, tingginya angka pengangguran dapat diatasi dengan menciptakan lapangan kerja baru melalui program pelatihan dan pemberian modal kerja bagi pengangguran. Masalah pengangguran sudah menjadi masalah yang cukup pelik di Indonesia, sudah saling membelit dengan kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Cara mengatasi pengangguran memang tidaklah mudah, butuh kerja sama antara pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Sebelumnnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Drs Suharno, MSc mengatakan , jumlah pengangguran di Sumatera Utara 2012 sebanyak 413,6 ribu orang atau sebesar 6,31 persen. Angka tersebut, menurutnya, masih diambang batas mengkhawatirkan, karena dari data yang dirangkum oleh BPS jumlah penduduk miskin yang diselaraskan dengan angka pengangguran masih tergolong tinggi. Dari data yang didapat jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 mencapai 1.407.200 orang atau sekitar 10,67% dari jumlah penduduk di Sumut.