Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor, juga berpandangan serupa. Ia secara tegas mengatakan pemaparan visi dan misi kandidat tidak memuaskan. Layaknya pejabat Indonesia kebanyakan, katanya, para kandidat cenderung memaparkan program-program yang baik secara normatif tapi tidak memiliki alasan dan logika yang kuat untuk dipercaya.
“Saya monitor terus sepak terjang para kandidat dari hari ke hari. Dan tidak memuaskan sama sekali. Tidak reasonable apa yang mereka paparkan kepada publik,” keluhnya.
Menurutnya, Sumut punya pengalaman soal good governance yang telah menyeret banyak pejabatnya ke balik jeruji. Dan pemaparan visi misi kemarin, katanya, tidak bisa meyakinkan publik bahwa kandidat akan menerapkan system good governance di segala lini pemerintahan.
“Ini soal moral hazard. Bukan hanya moral yang dipertaruhkan, tapi berefek terhadap kebijakan pemerintahan kalau pejabatnya nanti masuk jeruji. Justru kebiasaan ini dikhawatirkan merembet ke tingkat kabupaten dan kota,” katanya. Ia mempertanyakan komitmen para kandidat yang belakangan justru santer dikabarkan terindikasi korupsi.
“Tapi apapun itu, kepada masyarakat saya berharap bisa memilih dengan pilihan yang cerdas. Kalau tidak ada yang bisa meyakinkan, kan bisa memilih yang paling sedikit potensi korupsinya,” katanya.
Namun ia berharap para kandidat ada yang menawarkan kesetaraan pembangunan yang selama ini dinilai timpang, yakni antara wilayah pantai barat dan pantai timur. Para kandidat, katanya, seharusnya mengutamakan kebijakan pemerataan pembangunan ini dalam turunan program kerjanya yang dikampanyekan di hadapan publik. Tidak hanya ketimpangan kedua wilayah, namun tidak adanya sinergitas antara kota dan desa juga harusnya menjadi perhatian para kandidat.
“Para kandidat masih memiliki banyak masalah. Mungkin jadi tidak fokus ke pemaparan program,” ujarnya tertawa.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar: