Sikap Politik Warga Nias Pada Pemilukada 2013

Ajang untuk memilih pemimpin Sumatera Utara pada Pemilukada 7 Maret 2013 mendatang, tidak menyisakan banyak waktu lagi. Warga Nias mesti mengambil peran yang nyata dalam perhelatan politik tersebut. Dengan potensi suara sekitar 750.000 pemilih, warga Nias harus menyadari bahwa mereka adalah manusia yag berdaulat bahkan bisa menentukan siapa yang menjadi pemimpin di Provinsi ini. Oleh karena ini, pada 2 Februari 2013, di Hotel Putra Mulia Medan, DPD HIMNI Sumut menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat Nias yang ada di Medan dan di luar Medan. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa butir rekomendasi untuk menjadi pertimbangan utama bagi para pemilih yang berlatar belakang etnis Nias, di mana pun berada. Pertama, bahwa pemilih warga Nias perlu berpartisipasi aktif dalam proses pemungutan dan perhitungan suara pada 7 Maret 2013 dan memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih. Kedua, pilihan politik warga Nias harus didasarkan pada pertimbangan yang cerdas dan rasional. Pilihan tersebut harus diarahkan bagaimana mendapatkan pemimpin yang peduli pada pemajuan kepulauan dan warga Nias. Oleh karena itu, sebaiknya pilihan diarahkan kepada para kandidat yang memenuhi sejumlah kriteria, yakni mendukung secara serius dan nyata aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang sudah lama diperjuangkan oleh masyarakat Nias. Satu kendala yang dialami adalah belum dikeluarkannya surat rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara. Padahal berdasarkan kajian akademis yang dibentuk oleh Pemprovsu, pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sudah memenuhi syarat. Calon tersebut juga harus memiliki komitmen untuk berlaku adil dalam hal pengembangan dan pengakomodasian SDM warga Nias di jajaran pemerintah Provinsi Sumut. Selama ini, masyarakat Nias merasa terpinggirkan, karena dari begitu banyaknya pos jabatan di eselon II, III, bahkan di eselon IV di Pempvosu, representasi warga Nias sangat minim. Calon tersebut memberikan perhatian secara sungguh-sungguh kepada Kepulauan Nias melalui anggaran yang signifikan dalam kegiatan pembangunan pariwisata, infrastruktur jalan, kelautan, kesehatan serta pendidikan. Sebagai contoh, meski Nias selalu didengung-dengungkan sebagai "Bali kedua" oleh para petinggi Sumut, tapi tidak ada usaha yang serius dan sistematis untuk mengangkat potensi tersebut, sesuai dengan rilis yang diterima Tribun dari Joniar Gulo, Wakil ketua bidang politik dewan pimpinan daerah himpunan masyarakat nias indonedia (HIMNI) Sumatera Utara, Rabu (6/1/2013). sumber: tribun medan